Pembayaran Digital: Perkembangan Transaksi Pembayaran Elektronik di Indonesia

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak kepada manusia. Berbagai kemudahan menjadi sebuah hasil dari inovasi yang terus menerus. Salah satu yang begitu berkembang adalah internet dan E-Commerce. Abad digital menjadi sebuah dunia baru bagi generasi sekarang.

Berkembangnya E-Commerce, memberikan banyak kemudahan dalam melakukan transaksi. Hal ini juga berdampak pada transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran yang mudah mengarah kepada penggunaan Kartu Kredit. Namun penetrasi kartu kredit di Indonesia sendiri tidak semasif di negara-negara lain. Produk tabungan sendiri pun, seperti kartu Debit/ATM walaupun sudah menjadi alat bantu pembayaran namun masih belum merata di seluruh pulau Indonesia. Namun kemudian mulai bergeser menjadi mekanisme pembayaran elektronik.

Perputaran uang secara elektornik saat ini sudah meningkat. Pembayaran non tunai, menjadi sebuah tren dan solusi perbankan. Produk terkait dikeluarkan/diterbitkan baik oleh institusi perbankan maupun non perbankan. Bentuk awal uang eletronik adalah kartu non tabungan bukan kartu ATM atau Kartu Kredit. Dimana pemegang kartu dapat menggunakan kartu tersebut tanpa membuka rekening pada Bank yang mengeluarkan kartu terkait. Kemudahan inilah yang menjadi salah satu keuntungan dalam penggunaan uang elektronik.

Perkembangan sistem dan teknologi informasi membawa kita keberbagai macan solusi yang saat ini menjadi awam bagi khalayak ramai. Aplikasi yang menawarkan suatu solusi/kemudahan menyedot perhatian pengguna. Dengan jumlah pengguna yang cukup besar, perputaran uang juga menjadi semakin banyak. Hal ini tidak hanya berdampak pada perbankan, namun juga non perbankan ikut serta dalam pangsa pasar uang non tunai ini.

 

Sekilas tentang Teknologi dibalik Uang Elektronik

Teknologi yang digunakan menjadi senjata untuk mengembangkan solusi terdepan. Secara sederhana terdapat dua jenis teknologi yang digunakan, yaitu Chip Based dan Server Based. Hal ini merujuk kedalam bagaimana suatu saldo uang elektronik disimpan dan dapat digunakan dalam mekanisme pembayaran. Pada uang elektronik berbasis kartu pendekatan teknologi yang digunakan adalah mekanisme nirsentuh. Teknologi NFC (Near Field Communication) beroperasi dengan mendekatkan kartu dengan alat pembaca/penerima. Rata-rata uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan menggunakan pendekatan Chip Based, seperti Flazz BCA atau Mandiri E-Money.

Untuk aplikasi, smartphone menjadi perhatian untuk dikembangkan. Baik untuk operating system Android maupun IOS. Namun untuk yang lain seperti Windows phone dan Blackberry OS sudah mulai ditinggalkan. Selain mobile application, web based application juga tidak terlalu menjadi primadona, namun tetap menjadi alternatif untuk mengakses aplikasi uang elektronik tersebut.

Pada Teknologi Server Based, pendekatan ini juga digunakan oleh aplikasi Go-Jek dan Grab dalam membantu pengguna aplikasi mereka agar lebih mudah dalam melakukan transaksi pembayaran.

20170420_BI_Sosialisasi-GNNT
Sumber gambar: Bank Indonesia

 

Regulasi Uang Elektronik

Sebagai sebuah mekanisme pembayaran, uang elektronik menjadi salah satu perhatian dari Bank Indonesia. Institusi/perusahaan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pendukung jasa sistem pembayaran perlu mendapat izin dari BI. Sampai 13 April 2017, sebanyak 23 penyelenggara telah mendapatkan izin. Penyelenggara ini berasal baik dari institusi perbankan dan lembaga bukan perbankan.

Untuk regulasi sendiri, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai Uang Elektronik pada tahun 2009, yaitu PBI nomor 11/12/PBI/2009. Yang kemudian dilakukan penyempurnaan pada tahun 2014 oleh PBI 16/8/PBI/2014 dan perubahan kedua pada tahun 2016 melalui PBI 18/17/PBI/2016. Secara aturan uang elektronik terbagi atas Uang Elektronik Registered dan Unregistered. Dimana jumlah maksimal saldo sebesar Rp. 10.000.000 untuk Registered dan Rp. 1.000.000 untuk yang unregistered.

 

Perkembangan Uang Elektronik pada Perbankan Indonesia

Laju pertumbuhan yang semakin meningkat merupakan jawaban institusi perbankan atas perkembangan teknologi informasi yang pesat. Dengan kebutuhan yang proses pembayaran secara on-line, solusi yang ideal sangatlah dibutuhkan. Kecepatan  dan kemudahan dalam melakukan transaksi merupakan kebutuhan yang dicari oleh pengguna layanan tersebut. Uang elektronik juga menjadi senjata bagi perbankan dalam menambah nasabah, hal ini terlihat jelas dimana produk yang dtawarkan tidak perlu terlebih dahulu membuka rekening pada bank bersangkutan.

Berdasarkan data Bank Indonesia per Juni 2017, sebanyak 11 Perusahaan Perbankan telah mendapatkan izin menjadi penerbit uang elektronik. Izin operasional yang dimulai pertama kali dari tahun 2009 dan yang terbaru dengan tanggal efektif operasional Juni 2017.

 

Penyedia Pembayaran Elektronik oleh Institusi non Perbankan

Pesatnya perkembangan solusi sistem informasi yang tersebar di masyarakat, membuat layanan pembayaran dijawab oleh institusi non perbankan. Perkembangan layanan dalam aplikasi baik dalam web-based atau smartphone membuat mekanisme pembayaran non tunai menjadi pilihan. Minimalisasi transaksi tunai menjadi kebutuhan tersendiri bagi para pengguna dan penyedia jasa.

Selain menjadi pendukung dalam solusi aplikasi, mekanisme pembayaran non tunai menjadi satu daya tarik tersendiri dalam penggunaan aplikasi. Sebagai contoh Go-Jek dengan Go-Pay yang kemudian diikuti oleh Grab dengan Grabpay-nya. Dengan menggunakan fitur tersebut pengguna diimingi dengan adanya potongan/diskon harga layanan.

 

Keterbatasan yang Dihadapi

Sayangnya pembayaran elektronik ini masih belum bisa dinikmati secara menyeluruh di Indonesia. Dengan kendala infrastruktur hingga pemahaman masyarakat terhadap pembayaran elektronik. Jenis transaksi pembayaran yang dapat diakomodasi juga berdampak pada sejauh mana implementasinya bisa dilakukan. Belum banyaknya gerai/merchant modern menyebabkan banyak daerah di Indonesia belum bisa secara penuh menggunakan pembayaran elektronik seperti uang elektronik maupun aplikasi pembayaran digital.

Walaupun ada penyedia yang masih bersifat lokal, seperti Bank DKI dengan produk JakCard. Untuk produk yang sudah bersifat nasional, masih belum tersebar secara merata diseluruh provinsi Indonesia. Itupun dalam satu provinsi, hanya kota-kota besar saja yang sudah mengakomodasi.

Pengguna juga harus memiliki lebih dari satu instrumen berbeda provider, agar bisa digunakan pada merchant yang berbeda. Seringkali masing-masing provider bekerjasama secara eksklusif debgan satu merchant. Seperti tempat balanja/mini market, jika pengguna sedang ditempat A maka menggunakan uang elektronik provider B. Apabila ingin belanja di tempat Y maka harus punya kartu dari provider Z. Hal ini juga yang menyebabkan kurangnya fleksibilitas dari uang elektronik.

Pengguna yang menggunakan lebih dari satu instrumen akan menghadapi kendala lain, yaitu biaya isi ulang (top up). Adanya fee ketika melakukan isi ulang akan menambah biaya yang dikeluarkan pengguna ketika menggunakan uang elektronik. Apalagi jika pengguna menggunkan lebih dari dua instrumen dengan provider yang brebeda. Namun hal ini, mulai diperhatikan oleh masing-masing provider dimana mereka mencoba untuk memperluas jaringan merchant yang bisa menggunakan uang elektronik yang disediakan oleh mereka.

Advertisements
Pembayaran Digital: Perkembangan Transaksi Pembayaran Elektronik di Indonesia

Catatan Akhir Tahun – 2016: Perkembangan Pelaporan Berkelanjutan di Indonesia

Pelaporan Berkelanjutan di Indonesia merupakan pelaporan yang masih bersifat sukarela. Berbeda dengan pelaporan seperti laporan tahunan maupun laporan keuangan yang memang menjadi kewajiban bagi perusahaan terutama pada perusahaan yang berstatus publik (listing pada bursa). Sebagaimana yang telah dibahas pada tulisan sebelumnya, perkembangan pelaporan berkelanjutan menunjukkan tren yang positif. Dimana jumlah emiten masih lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan non publik, dengan perbandingan 39% terhadap 61%.

picture_02

Gambar 1. Persentase perbandingan perusahaan Publik dan No Publik

Acara tahunan penghargaan untuk pelaporan berkelanjutan di Indonesia, ISRA 2016, telah berakhir dengan pengumunan para pemenang untuk kategori penghargaan. Rincian informasi terkait bisa dilihat pada link terkait1. Laporan ini sudah menjadi perhatian perusahaan di Indonesia sebagai suatu laporan yang mampu memberikan pengungkapan untuk elemen dan informasi yang belum tercakup baik pada Annual Report maupun Financial Statement. Dibandingkan antara jumlah perusahaan yang mengeluarkan SR, Emiten pada BEI masih sedikit yang melakukan publikasi SR.  Dari hasil pantauan penulis, baru sebanyak 52 Emiten yang melakukan publikasi SR.

Picture_03.JPG

Gambar 2. Tren jumlah laporan untuk periode pelaporan tahun 2005 – 2015

Tren positif dimana tahun demi tahun terlihat kenaikan jumlah laporan. Namun berdasarkan hasil pantauan penulis, terjadi penurunan jumlah laporan untuk periode pelaporan 2015. Ada kemungkinan  organisasi-organisasi tersebut belum melakukan publikasi pada situs mereka sehingga laporan mereka belum dapat diakses oleh publik.

Pada tahun 2016, beberapa perusahaan melakukan publikasi sustainability reporting yang pertama untuk periode pelaporan tahun 2015. Berikut adalah daftar perusahaan  yang mempublikasikan laporan berkelanjutan yang pertaama pada tahun 2016:

  1. Bank Bukopin
  2. Bank Central Asia
  3. Bank Kalsel
  4. Pertamina Lubricants

Selain perusahaan, organisasi nonprofit juga melakukan publikasi laporan ini. Dari hasil pengumpulan data terdapat organisasi nonprofit seperti yayasan, koperasi dan lembaga pemerintahan. Berikut adalah daftar organisasi tersebut:

  1. Koperasi Ancol Sayang Lingkungan (KASL)
  2. Yayasan Danamon Peduli
  3. SKK Migas
  4. LPMAK
  5. BPJS Ketenagkerjaan

 

Perkembangan standar pelaporan di Indonesia

GRI Sustainability Reporting Guidelines menjadi acuan utama dalam melakukan pembuatan laporan berkelanjutan. Standar GRI pun dari masa ke masa mengalami perkembangan. Dimulai dari generasi pertama standar pelaporan pada tahun 2000 hingga sekarang standar tersebut sudah berkembang versi demi versi.

picture_01

Gambar 3. Lini masa standar GRI G1 – GRI Standards

Jika pada tulisan sebelumnya berfokus pada trend dan jumlah perusahaan yang melakukan publikasi SR. Maka pada tulisan ini dibahas mengenai standar pelaporan yang digunakan oleh perusahaan tersebut dalam menyiapkan dan membuat laporan tersebut. Dimulai dari GRI Guidelines (GRI-G1) hingga yang terbaru pengganti GRI-G4, yaitu GRI Standards2. Di Indonesia, penggunaan standar dari GRI digunakan oleh hampir semua organisasi yang melakukan publikasi SR.

table_01

Gambar 4: Tabel perbandingan pemakaian standar pelaporan

Sampai dengan tahun 2016, GRI G4 sudah menjadi standar utama yang digunakan oleh banyak organisasi di Indonesia. Berdasarkan data dari GRI, sebanyak 66 organisasi menggunakan G4 sebagai acuan mereka.  Dengan organisasi sebanyak jumlah tersebut terdapat 96 laporan yang dihasilkan. Kurun waktu periode pelaporan tersebut adalah dari tahun 2013 hingga 2015.

Selain mengacu pada GRI, beberapa perusahaan di Indonesia sudah mulai mengadopsi pelaporan terintegrasi. Pelaporan terintegrasi (Integrated Reporting) ini secara sederhana menggabungkan laporan tahun dengan laporan berkelanjutan. Sehingga beberapa perusahaan tersebut hanya mempublikasikan satu laporan saja, tidak terpisah antara laporan tahunan dan laporan berkelanjutan. Integrated Report mengacu pada Integrated Reporting Framework (IRF).

 

Catatan & Sumber:

1 http://sra.ncsr-id.org/winner-sra-2016/

2 https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/GRI-Standards-take-off-at-launch.aspx

Catatan Akhir Tahun – 2016: Perkembangan Pelaporan Berkelanjutan di Indonesia

Daftar Perusahaan yang Membuat Laporan Keberlanjutan

Melanjutkan dari tulisan yang sebelumnya, dalam tulisan ini ditampilkan daftar perusahaan yang membuat Sustainability Report (SR). Sumber utama daftar ini diambil dari situs kementerian BUMN. Kemudian dilakukan pengecekan perusahaan mana saja yang melakukan publikasi SR di situs perusahaan. Gambar berikut merupakan daftar perusahaan yang membuat dan mempublikasikan laporan keberlanjutannya.

listGambar 1. Daftar Perusahaan yang membuat Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)

Seperti yang disampaikan pada tulisan sebelumnya, dapat dilihat tren dari tahun ke tahun bagaimana publikasi laporan ini pada lingkungan BUMN. Dimulai dari tahun 2006, dimana PT Aneka Tambang Tbk dan PT Telkom Tbk menjadi dua perusahaan pertama dilingkungan BUMN yang melakukan publikasi laporan ini. Kemudian ditahun 2007 tiga perusahaan juga mengeluarkan laporan keberlanjutan periode tersebut, yaitu PT Jasa Marga Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk. Sehingga pada tahun 2007 jumlah perusahaan yang mengeluarkan SR sebanyak lima perusahaan.

list-detail-yearGambar 2. Daftar rincian per tahun publikasi SR tahun 2006 – 2015

Pelan namun pasti, tren dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah total BUMN yang melakukan publikasi sebanyak 25 perusahaan. Gambar 2 menunjukan informasi rinci masing-masing perusahaan dari tahun 2006 hingga 2015.

Daftar Perusahaan yang Membuat Laporan Keberlanjutan

Perkembangan Sustainability Reporting di Indonesia: Laporan Berkelanjutan Pada Perusahaan BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Definisi tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Didirikan sebuah BUMN agar mampu untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan pemangku kepentingan khususnya rakyat Indonesia. Tanggung jawab sosial, ekonomi serta lingkungan menjadi perhatian khusus pemerintah untuk perusahaan BUMN ini. Hal ini telah diformalkan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah/Menteri, maupun Undang-undang.

Terkait dengan adanya konsep keberlanjutan (sustainability) sebuah entitas, perusahaan tidak hanya mementingkan pendapatan dan laba. Fokus yang ada sekarang adalah keberlangsungan hidup perusahaan kedepan serta dampak perusahaan dalam aspek-aspek terkait sustainability. Adapun aspek-aspek tersebut adalah Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Pelaporan mengenai rincian atas aspek-aspek tersebut diakomodasi dalam suatu bentuk yang diberi nama Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report) dan memiliki standar pembuatan laporan mengacu pada GRI sustainability reporting guidelines versi 4 (GRI-G4).

Pelaporan oleh BUMN mengenai sustainability bersinggungan dengan pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Berdasarkan definisinya PKBL dibagi atas dua program1.

  • Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaat dana dari bagian laba BUMN.
  • Program Bina Lingkungan, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Atas pelaksanaan PKBL tersebut diwajibkan adanya pelaporan rutin baik dalam kurun waktu tertentu (kuartal) maupun tahunan. Laporan ini disampaikan secara terpisah dari laporan Berkala dan Laporan Tahunan2. Pelaporan ini juga digunakan untuk melakukan penilaian atas suatu BUMN.

Pelaksanaan PKBL ini merupakan bentuk implementasi dari kategori Sosial pada sub-kategori Masyarakat (G4-SO1)3. Aspek pelaporan dimana peranan BUMN dan dampak kepada komunitas lokal baik secara positif maupun negatif. Sehingga secara tidak langsung pelaporan PKBL sudah bisa mengakomodasi kategori SR dari G4 guidelines.

 

Trend Publikasi Sustainability Report (SR) BUMN

Dalam tulisan ini disajikan informasi dari pengumpulan data BUMN yang melakukan publikasi SR. Dalam proses pengumpulan informasi ini, acuan daftar BUMN didapat dari situs kementerian BUMN. Kemudian penyajian dari pengumpulan data tersebut dilakukan berdasarkan kelompok yang didefinsikan dalam daftar tersebut4. Pada gambar berikut (Gambar 1.) ditampilkan informasi secara sektoral untuk memperlihatkan perbandingan antara jumlah masing-masing sektor dan besaran BUMN yang melakukan publikasi dalam sektor terkait.

01

Gambar 1. Daftar BUMN (Sektoral) yang mempublikasikan SR.

Dalam tulisan ini, terdapat total 119 BUMN yang terdaftar. Ada kemungkinan dari daftar tersebut masih ada BUMN yang belum masuk. Berdasarkan data yang didapatkan baru sekitar 28 BUMN yang melakukan publikasi SR. Secara persentase jumlah yang melakukan pembuatan SR masih dibawah 30%.

Terdapat tren positif bila melihat kenaikan dari tahun ke tahun untuk jumlah laporan yang dipublikasikan. Kenaikan yang signifikan terlihat pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Adapun periode dalam laporan ini dilihat antara tahun 2006 hingga 2014.

02

Gambar 2. Tren perkembangan SR periode 2006 – 2014

 

Trend Pelaporan pada BUMN Go Public

Pelaporan pada perusahaan Go Public biasanya cukup menjadi perhatian bagi banyak pihak yang berkepentingan (stakeholders), tidak hanya pelaporan yang wajib seperti Laporan Keuangan, namun pelaporan sukarela juga mulai mendapat perhatian. Berdasarkan hasil survey penulis, BUMN yang berstatus Perusahaan Terbuka cukup banyak yang mempublikasikan Sustainability Report. Dari total 20 BUMN sebanyak 14 perusahaan yang membuat pelaporan tersebut. Dengan persentase sebesar 70% tren pelaporan berkelanjutan pada BUMN berstatus terbuka menunjukan animo yang tinggi. Berbeda dengan BUMN yang belum Go Public, persentase tersebut masih ketinggalan jauh. Sebanyak 15% atau 15 BUMN dari total 99 BUMN yang baru membuat pelaporan terkait.

03

Gambar 3. Perbandingan BUMN Publik dan Non-Publik

Jika melihat pada kasus BUMN yang masih berstatus tertutup, Pelaporan Berkelanjutan masih dalam bentuk pelaporan parsial atau hanya pengungkapan kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dimana pelaporan ini merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan menteri. Sepertinya pengungkapan informasi yang bersifat sukarela dalam bentuk laporan berkelanjutan ini masih belum menjadi focus utama mereka.

 

Penutup

Pelaporan PKBL berfokus pada masyarakat itupun masih dalam ruang lingkup dampak yang terbatas. Sedangkan untuk SR mencakup lebih besar dan lebih banyak untuk masing-masing elemen pelaporan. Pelaporan PKBL walaupun bersifat wajib dikarenakan adanya peraturan dari Pemerintah yang dibuat oleh Menteri, namun hanya bersifat standar nasional. GRI G4 merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang saat ini diikuti oleh banyak negara dan berlaku untuk semua jenis organisasi.

Kurun waktu pelaporan SR disesuaikan dan dikembalikan dengan kesiapan dan kebutuhan dari entitas terkait. Sehingga ada keleluasaan dalam penyiapan laporan SR.

Kemungkinan penggabungan laporan PKBL dan laporan SR:

  1. Laporan SR akan meng-cover banyak aspek sehingga BUMN perlu mempersiapkan data dan informasi yang lebih banyak dibandingkan laporan PKBL yang ada
  2. Untuk memudahkan pelaporan SR, periode pelaporan gabungan hanya untuk tahunan. Sedangkan pelaporan kuartalan hanya PKBL.

 

Catatan & Sumber:

1 Definisi diambil dari peraturan menteri negara BUMN PER-05/MBU/2007.

2 Mekanisme Pelaporan diatur dalam BAB VII, dimana kewajiban pelaporan disebutkan pada pasal 21 ayat (1), periode pelaporan pada ayat (2) dan pemisahan laporan pada ayat (3).

3 G4 Sustainability Reporting Guidelines

4 Pengelompokan sektor BUMN diambil dari situs kementerian BUMN dimana terdapat total 13 Sektor untuk 119 BUMN yang terdaftar, http://bumn.go.id/halaman/situs

Perkembangan Sustainability Reporting di Indonesia: Laporan Berkelanjutan Pada Perusahaan BUMN

Strategi Implementasi ERP – Roll Out

Implementasi pada sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan kondisi serta objektif yang ingin dicapai. Setelah dilakukan implementasi biasanya proses roll out dilakukan baik pada bisnis unit maupun anak perusahaan.

Namun, terdapat kondisi dimana roll out tidak dapat berjalan dengan lancar. Kondisi seperti perbedaan bisnis proses dikarenakan entitas memang berada didalam industri yang berbeda. Hal ini umum terjadi pada perusahaan konglomerasi. Dimana anak perusahaan yang dimiliki berada pada industri dan bidang usaha yang berbeda-beda.

Alternatif yang mungkin bisa menjadi solusi:

  • Menggunakan ERP berbeda dari Induk/Pusat

Penggunaan ERP yang berbeda dapat dilakukan agar bisa mengakomodasi kebutuhan bisnis proses. Mekanisme untuk konsolidasi data dan informasi akan diakomodasi dengan melakukan penghubungan/pengiriman informasi/data sesuai dengan persyaratan dan fungsi yang dibangun nantinya. 

  • Menggunakan ERP yang sama dengan induk/pusat

Biasanya hal ini merupakan hal yang cukup normal dan sering dipakai. Namun yang akan menjadi kendala adalah adanya batasan yang muncul dikarenakan adanya perbedaan dalam bisnis proses dan kebijakan.
Namun jika sudah diketahui kebutuhan detail, seharusnya bisa dilakukan identifikasi batasan serta solusi yang akan diimplementasikan. Kebutuhan ini akan mempengaruhi bagaimana konfigurasi sistem dalam implementasinya.

Selain konfigurasi, adanya add on atau customization menjadi langkah selanjutnya agar penggunaan sistem dapat dilakukan pada entitas tersebut. Namun hal ini juga memunculkan risiko implementasi seperti proses implementasi yang lebih kompleks dan memakan waktu yang lebih banyak dibanding implementasi fungsi standar.

Strategi Implementasi ERP – Roll Out

ERP Sebagai Bagian Dalam Tata Kelola Perushaan

Sebuah entitas korporat memerlukan tata kelola yang baik agar keberlangsungan dari entitas tersebut dapat dipertahankan sehingga mampu untuk mencapai tujuan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Pengelolaan suatu organisasi sebaiknya tersistematika dengan ideal dibantu adanya prosedur yang didukung oleh aturan serta standardisasi proses. Individu, proses serta alat bantu (mesin) perlu melakukan sinergi agar efesiensi dan efektifitas dapat tercapai.

Seiring dengan perkembangan teknologi, otomatisasi proses serta komputerisasi didalam sebuah perusahaan menjadi sebuah kebutuhan. Perkembangan ini memberikan dampak dalam memaksimalisasikan sumber daya yang ada sehingga dapat efektif dan efisien. Untuk itu sebuah perusahaan dapat melakukan implementasi sistem Enterprise Resources Planning (ERP). Diharapkan dengan adanya implementasi tersebut sebuah perusahaan dapat melakukan maksimalisasi sumber daya.

Proses Perencanaan

Bagian utama dari ERP adalah bagaimana perencanaan dapat dilakukan sehingga mampu memberikan hasil yang terbaik serta sumber daya yang optimal. Proses yang dahulunya dilakukan secara manual, didalam ERP akan diterjemahkan kedalam bahasa program yang akan membantu individu didalam perusahaan secara lebih maksimal. ERP akan membantu didalam proses pembuatan perencanaan, penjadwalan, pengendalian hingga akhirnya proses penilaian atas aktual dibandingkan dengan rencana.

Standardisasi Proses Operasional

ERP merupakan digitalisasi proses dan prosedur yang dahulunya dilakukan secara manual dan memiliki bentuk fisik. Agar mampu diterjemahkan kedalam bentuk digital proses dan prosedur tersebut dilakukan standardisasi sehingga memiliki proses baku dan terpola. Hal ini lah yang membuat prosedur yang ada menjadi lebih rapi, teratur dan terpola.

Bentuk baku ini bukan berarti kaku yang harus diikuti oleh semua entitas bisnis dari semua jenis industri. ERP sendiri cukup fleksibel mengakomodasi kebutuhan proses bisnis sesuai dengan jenis industri. Namun fleksibelitas ini tetap mengacu pada standar bisnis proses yang ideal dalam suatu jenis industri.

Integrasi antar bagian/divisi

Semakin besar sebuah perusahaan kebutuhan atas suatu proses akan dikelola oleh satu bagian khusus. Masing-masing bagian akan melakukan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun seringkali data dan informasi tersebut merupakan hal yang sama pada satu bagian dengan bagian lain. Sangat sering data dan informasi yang dihasilkan oleh satu bagian akan digunakan atau dibutuhkan oleh bagian yang lain.

ERP melakukan pengelolaan data kedalam satu wadah (integrasi) dimana data dan informasi tersebut digunakan oleh banyak bagian. Pengelolaan ini akan membuat sinergi antar bagian dalam penggunaan dan pengolahan. Duplikasi antar bagian yang sebelumnya muncul akan hilang atau terintegrasi didalam sistem ERP. Proses juga bersifat Real-time dan jeda waktu (waktu tunggu) bisa dipersingkat/minimal.

Kepemilikan data (Ownership of Data)

ERP memerlukan penanggung jawab data  atas masing-masing bagian yang dikelola didalam sistem ini. Seperti data produksi perlu dikelola oleh pihak Operasional/Produksi, data pembayaran dikelola oleh pihak keuangan. Akibat adanya integrasi data dimana hasil output dari satu bagian menjadi input untuk bagian lain akan membawa dampak dalam pengendalian dan pengawasan. Pengendalian dan pengawasan ini akan terjadi tidak hanya pada satu bagian, namun dapat terjadi antar bagian. Untuk memudahkan komunikasi, pemilik data perlu ditentukan agar pertanggungjawaban atas data tersebut data dilakukan dengan maksimal.

Pemisahaan fungsi dan tugas

Dalam sebuah aplikasi ERP idealnya fungsi-fungsi seperti input, verifikasi/peninjauan dan persetujuan diatur sesuai dengan peranan masing-masing individu.  Sehingga individu hanya akan memiliki satu peranan, tanpa ada peranan yang ganda. Hal ini akan mengurangi adanya konflik kepentingan dan yang paling utama bisa meminimalisir kecurangan/penyelewengan.

Pemrosesan data dan informasi yang bertahap, dimana mekanisme input data dilakukan oleh individu yang khusus hanya input. Kemudian proses verifikasi/peninjauan dilakukan oleh individu lainnya. Dengan adanya proses bertahap ini kemungkinan adanya kesalahan input (Human Error) baik yang disengaja maupun yang tidak dapat dihilangkan atau diminimalisir.

ERP Sebagai Bagian Dalam Tata Kelola Perushaan

Perkembangan Sustainability Reporting di Indonesia: Bank dan Laporan Keberlanjutan

Institusi perbankan merupakan entitas bisnis yang menyediakan berbagai kebutuhan keuangan dalam bentuk jasa perbankan. Sebagai sebuah entitas bisnis, dampak terhadap berbagai aspek atas keberlanjutan organisasi menjadi sebuah perhatian yang penting. Dampak sosial dan ekonomi sangat erat, namun bukan berarti dampak akan lingkungan bukan menjadi perhatian utama, jika melihat operasional jasa perbankan tidak langsung merusak lingkungan.

Perbankan merupakan industri yang didasarkan dengan prinsip kehati-hatian serta highly-regulated. Lembaga penunjang serta peraturan yang dikeluarkan digunakan untuk mengawasi serta menjaga industri perbankan dapat dimaksimalkan untuk kemaslahatan bersama. Berbagai pelaporan yang wajib dibuat sebagai salah satu alat kendali dalam industri ini.

Dengan berkembangnya mekanisme pelaporan, tidak hanya laporan untuk aspek kuantitatif namun aspek kualitatif menjadi sorotan. Salah satu mekanisme pelaporan non kuantitatif yang semakin berkembang adalah Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting). Namun Sustainability Report ini masih bersifat sukarela (voluntary), sehingga belum semua entitas bisnis melakukan pelaporan ini.

Perkembangan Sustainability Report Pada Perbankan: Sebuah Survey

Penulis mencoba menyajikan kondisi pelaporan Keberlanjutan pada entitas bank dengan melakukan survey sederhana. Survey ini dilakukan dengan tahapan berikut:

  1. Entitas bank membuat dan mempublikasikan laporan keberlanjutan di website entitas bank terkait
  2. Laporan Keberlanjutan diunduh dari laman entitas bank terkait
  3. Jumlah populasi survey diambil dari daftar bank yang ada di Indonesia berdasarkan daftar yang ada di situs Bank Indonesia

01.Tabel 1

Tabel 1. Populasi entitas bank sesuai dengan pengelompokan

Berdasarkan hasil survey tersebut penulis mencoba menyajikan kondisi perkembangan pelaporan keberlanjutan di industri perbankan. Periode survey dilakukan sampai dengan bulan Februari 2015 untuk periode pelaporan sampai dengan Periode Pelaporan tahun 2014. Jumlah entitas bank yang membuat dan mempubilkasikan Sustainability Report bisa dikatakan cukup kecil sebanyak 14 entitas dari total 110 populasi yang di-survey. Baru sebanyak 13% bank yang melakukan pembuatan Sustainability Report.

02. Diagram 1

Diagram 1. Perbandingan antara Entitas yang melakukan publikasi SR

Dilihat dari hasil yang dikumpulkan pada masing-masing kelompok , masih ada ketimpangan antara yang membuat dan yang tidak membuat. Terlihat pada Tabel 2, terdapat dua kelompok yang sama sekali belum melakukan penyajian SR, yaitu Kelompok Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa dan Kelompok Bank Campuran. Sedangkan untuk kelompok Bank Persero, Pelaporan Keberlanjutan sudah dilakukan oleh semua entitas dalam kelompok tersebut. Pada Kelompok Bank Umum Swasta Nasional Devisa baru sebanyak enam entitas dari jumlah total 35 entitas bank dalam kelompok tersebut yang membuat dan mempublikasikan. Dan pada Kelompok terakhir, yaitu Bank Pembangunan Daerah sebanyak empat entitas sudah membuat dan menyajikan Laporan Keberlanjutan.

03. Tabel 2

Tabel 2. Rincian untuk masing-masing kelompok yang melakukan publikasi SR

Pertumbuhan pelaporan keberlanjutan pada industri perbankan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, pelaporan keberlanjutan dapat dikatakan memiliki peluang besar untuk lebih berkembang sebagai pelaporan sukarela yang rutin dibuat oleh sebuah entitas.

04. Grafik 1

Grafik 1. Tren jumlah publikasi SR dari tahun 2009 – 2014

Penutup

Pelaporan Keberlanjutan yang masih bersifat sukarela, membuat entitas dalam industri perbankan tidak memiliki prioritas untuk menyajikannya. Industri perbankan tidak memiliki dampak secara langsung terhadap Lingkungan, seperti industry lain yang memiliki exposure yang besar dalam operasionalnya terhadap lingkungan. Sedangkan aspek sosial dan ekonomi memiliki dampak langsung dan paparan tinggi dalam operasionalnya.

Perkembangan Sustainability Reporting di Indonesia: Bank dan Laporan Keberlanjutan