Implementasi Sistem untuk Perusahaan Skala Menengah

Bila mendengar implementasi sistem informasi seperti ERP dan kawan-kawannya pasti masalah biaya tidak bisa dihindari untuk dibahas. Biaya lisensi merupakan bagian pertimbangan selain biaya untuk perangkat keras (hardware). Bila kita lihat pada perusahaan yang sudah besar, anggaran untuk teknologi informasi sudah menjadi perhatian. Dengan nominal yang lumayan untuk bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Berbeda dengan perusahaan menengah atau baru berkembang, yang belum memiliki anggaran yang besar untuk investasi sistem informasi. Implementasi sistem level enterprise masih menjadi momok karena harga yang mahal. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka belum atau tidak mau untuk menggunakan sistem informasi.

Hal ini dapat mempengaruhi operasional dari perusahaan tersebut. Proses manual ataupun pekerjaan pengolahan data menggunakan spreadsheet menjadi senjata utama. Risiko seperti kehilangan data, duplikasi data hingga proses pelaporan yang membutuhkan waktu lama menjadi tidak terhindarkan. Dari aspek strategis, pembuatan keputusan menjadi terhambat dan jika keputusan dibuat atau dipilih, belum tentu keputusan tersebut adalah benar dan tepat.

Solusi Open Source

Sebagai tahap awal dalam penggunaan sistem, pendekatan ini memiliki biaya investasi yang minimal. Perusahaan dengan skala yang belum besar dapat menggunakan sistem ini tanpa harus terpaku pada anggaran yang besar. Komponen yang akan dibangun bisa semuanya menggunakan pendekatan ini.

  • Operating System (OS) : Linux, CenOS, Ubuntu
  • Database: MySQL, PostgreSQL
  • ERP System: Idempiere; Apache Ofbiz
  • Supporting application & component: JasperReport, BIRT

Pendekatan ini menggunakan solusi aplikasi Open Source akan memberikan dampak biaya lisensi yang minim/tidak ada. Namun tidak menutup kemungkinan adanya biaya seperti jasa implementasi dari pihak luar perusahaan. Perusahaan juga bisa fokus dalam menyediakan perangkat keras yang sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Pendekatan ini bisa menjadi langkah awal penggunaan sistem informasi bagi sebuah perusahaan. Dimana langkah awal ini bisa menjadi sebuah tahapan evaluasi.

Untuk pengembangan selanjutnya, perusahaan dapat memutuskan strategi sistem informasi yang lebih komprehensif. Dari evaluasi yang sudah dilakukan mereka bisa memutuskan bagaimana langkah selanjutnya. Keputusan utama yang perlu diambil dalam langkah berikutnya adalah ‘Melanjutkan’ atau ‘Mengganti’. Kedua keputusan ini akan mengakibatkan banyak hal yang perlu dilakukan.

Namun pembahasan dalam tulisan ini menitikberatkan pada jumlah biaya yang akan dikeluarkan. Banyak hal yang perlu diperhatikan agar implementasi sebuah sistem bisa berhasil dan mampu memberikan nilai tambah yang maksimal. Solusi penggunaan Open Source dalam jangka panjang membutuhkan strategi dan manajemen yang baik. Namun apabila terjadi penggantian, perusahaan sudah memiliki pengalaman dan pembiasaan dalam penggunaan sistem informasi. Mereka sudah mampu untuk mendefiniskan apa yang menjadi kebutuhan dan peningkatan yang perlu dilakukan.

Advertisements
Implementasi Sistem untuk Perusahaan Skala Menengah

Mudahnya Berinvestasi di Era Digital

Dengan pesatnya kemajuan teknologi saat ini, budaya konsumerisme semakin terfasilitasi dengan adanya E-Commerce. Mudah dan cepat itu menjadi sebuah moto dalam menggaet individu untuk mengeluarkan uangnya. Sayangnya ini menjadi efek negatif jika hanya konsumtif saja.

Financial Technology semakin berkembang, sehingga berbagai macam layanan keuangan yang dulu hanya bisa dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan dengan metode tatap muka (fisik). Dengan kondisi sekarang solusi digital telah mengubah dunia keuangan. Aktivitas perbankan dan keuangan yang dulu terbatas oleh batasan fisik kini menjadi sebuah masa lalu. Dimulai dari SMS banking hingga akhirnya adanya Internet Banking yang kemudian dilengkapi oleh Mobile Banking.

Pada tulisan kali ini, akan dibandingkan dua platform transaksi daring, yaitu Tokopedia dan Bukalapak.

Tokopedia – Reksa Dana

Produk RD yang ditawarkan hanya satu, namun hal ini membuat investor pemula tidak bingung dalam memilih. Sehingga mendorong pemula lebih cepat memutuskan untuk membeli produk. Yang perlu dipikirkan adalah seberapa besar dana yang ingin dinvestasikan. Pada Tokopedia produk yang tersedia hanya satu yaitu: Reksa Dana Syailendra Dana Kas – Reksa Dana Pasar Uang. Minimal transaksi sebesar Rp. 10.000 sudah bisa mendapatkan sejumlah unit Reksa Dana.

Fitur unggulan seperti Instant Buy dan Instant Redemption membuat investasi pada platform ini menjadi lebih likuid. Pada aplikasi ini kita juga bisa memantau jumlah investasi, pergerakan harga hingga jumlah keuntungan. Dan apabila kita ingin melakukan pembelian secara terjadwal bisa menggunakan fitur “Langganan”.

Bukalapak – BukaReksa

Hasil gambar untuk bukareksa

Pilihan produk reksa dana yang beragam, memberikan alternatif yang banyak dalam membangun portofolio. Calon investor atau investor dapat menginvestasikan dana kedalam beberapa jenis produk agar bisa memiliki portofolio yang menghasilkan imbal yang maksimal. Produk yang ditawarkan cukup banyak untuk semua jenis Reksa Dana. Jika pada Tokopedia-Reksa Dana hanya RD Pasar Uang pada Bukalapak-Bukareksa juga tersedia RD Pendapatan Tetap, RD Campuran dan RD Saham. Dengan jumlah transaksi minimal yang sama dengan Tokopedia, BukaReksa bisa menjadi alternatif platform bagi investor pemula dalam membeli Reksa Dana.

Dengan jumlah produk yang ditawarkan cukup beragam, BukaReksa memberikan rekomendasi produk dengan kinerja yang cukup bagus dalam 30 hari terakhir. Sehingga apabila kita bingung dalam menentukan produk yang ingin dibeli, maka rekomendasi ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Fitur pemantauan juga mirip dengan Tokopedia, dimana kita bisa melihat jumlah investasi hingga persentase keuntungan.

Proses Pembelian dan Penjualan

Yang perlu dilakukan pertama kali agar bisa bertransaksi adalah registrasi. Proses registrasi ini dilakukan agar kita bisa mendapatkan SID (Single Investor Identification). Proses pembelian reksa dana pertama kali bisa segera dilakukan. Setelah memutuskan berapa nilai investasi proses pemesanan kemudian pembayaran bisa dilakukan.

Sedangkan proses penjualan, untuk Tokopedia bisa dilakukan secara cepat. Transaksi pencairan akan langsung diproses dalam hari yang sama. Namun dana hasil pencairan akan masuk terlebih dahulu kedalam saldo Tokopedia. Setelah itu kita baru bisa melakukan transfer ke rekening bank yang kita inginkan.

Untuk Bukalapak, proses pencairan dana membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan Tokopedia. Namun dana hasil pencairan akan langsung masuk kedalam rekening bank yang sebelumnya sudah didaftarkan pada saat registrasi awal.

infographic_1_rd_comp

Akhir kata, kedua aplikasi memiliki kelebihan tersendiri. Kembali keputusan kepada kita sendiri mana yang akan dipilih dan digunakan sebagai sarana melakukan investasi pada Reksa Dana.

Mudahnya Berinvestasi di Era Digital

Pembayaran Digital: Perkembangan Transaksi Pembayaran Elektronik di Indonesia

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak kepada manusia. Berbagai kemudahan menjadi sebuah hasil dari inovasi yang terus menerus. Salah satu yang begitu berkembang adalah internet dan E-Commerce. Abad digital menjadi sebuah dunia baru bagi generasi sekarang.

Berkembangnya E-Commerce, memberikan banyak kemudahan dalam melakukan transaksi. Hal ini juga berdampak pada transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran yang mudah mengarah kepada penggunaan Kartu Kredit. Namun penetrasi kartu kredit di Indonesia sendiri tidak semasif di negara-negara lain. Produk tabungan sendiri pun, seperti kartu Debit/ATM walaupun sudah menjadi alat bantu pembayaran namun masih belum merata di seluruh pulau Indonesia. Namun kemudian mulai bergeser menjadi mekanisme pembayaran elektronik.

Perputaran uang secara elektornik saat ini sudah meningkat. Pembayaran non tunai, menjadi sebuah tren dan solusi perbankan. Produk terkait dikeluarkan/diterbitkan baik oleh institusi perbankan maupun non perbankan. Bentuk awal uang eletronik adalah kartu non tabungan bukan kartu ATM atau Kartu Kredit. Dimana pemegang kartu dapat menggunakan kartu tersebut tanpa membuka rekening pada Bank yang mengeluarkan kartu terkait. Kemudahan inilah yang menjadi salah satu keuntungan dalam penggunaan uang elektronik.

Perkembangan sistem dan teknologi informasi membawa kita keberbagai macan solusi yang saat ini menjadi awam bagi khalayak ramai. Aplikasi yang menawarkan suatu solusi/kemudahan menyedot perhatian pengguna. Dengan jumlah pengguna yang cukup besar, perputaran uang juga menjadi semakin banyak. Hal ini tidak hanya berdampak pada perbankan, namun juga non perbankan ikut serta dalam pangsa pasar uang non tunai ini.

 

Sekilas tentang Teknologi dibalik Uang Elektronik

Teknologi yang digunakan menjadi senjata untuk mengembangkan solusi terdepan. Secara sederhana terdapat dua jenis teknologi yang digunakan, yaitu Chip Based dan Server Based. Hal ini merujuk kedalam bagaimana suatu saldo uang elektronik disimpan dan dapat digunakan dalam mekanisme pembayaran. Pada uang elektronik berbasis kartu pendekatan teknologi yang digunakan adalah mekanisme nirsentuh. Teknologi NFC (Near Field Communication) beroperasi dengan mendekatkan kartu dengan alat pembaca/penerima. Rata-rata uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan menggunakan pendekatan Chip Based, seperti Flazz BCA atau Mandiri E-Money.

Untuk aplikasi, smartphone menjadi perhatian untuk dikembangkan. Baik untuk operating system Android maupun IOS. Namun untuk yang lain seperti Windows phone dan Blackberry OS sudah mulai ditinggalkan. Selain mobile application, web based application juga tidak terlalu menjadi primadona, namun tetap menjadi alternatif untuk mengakses aplikasi uang elektronik tersebut.

Pada Teknologi Server Based, pendekatan ini juga digunakan oleh aplikasi Go-Jek dan Grab dalam membantu pengguna aplikasi mereka agar lebih mudah dalam melakukan transaksi pembayaran.

20170420_BI_Sosialisasi-GNNT
Sumber gambar: Bank Indonesia

 

Regulasi Uang Elektronik

Sebagai sebuah mekanisme pembayaran, uang elektronik menjadi salah satu perhatian dari Bank Indonesia. Institusi/perusahaan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pendukung jasa sistem pembayaran perlu mendapat izin dari BI. Sampai 13 April 2017, sebanyak 23 penyelenggara telah mendapatkan izin. Penyelenggara ini berasal baik dari institusi perbankan dan lembaga bukan perbankan.

Untuk regulasi sendiri, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai Uang Elektronik pada tahun 2009, yaitu PBI nomor 11/12/PBI/2009. Yang kemudian dilakukan penyempurnaan pada tahun 2014 oleh PBI 16/8/PBI/2014 dan perubahan kedua pada tahun 2016 melalui PBI 18/17/PBI/2016. Secara aturan uang elektronik terbagi atas Uang Elektronik Registered dan Unregistered. Dimana jumlah maksimal saldo sebesar Rp. 10.000.000 untuk Registered dan Rp. 1.000.000 untuk yang unregistered.

 

Perkembangan Uang Elektronik pada Perbankan Indonesia

Laju pertumbuhan yang semakin meningkat merupakan jawaban institusi perbankan atas perkembangan teknologi informasi yang pesat. Dengan kebutuhan yang proses pembayaran secara on-line, solusi yang ideal sangatlah dibutuhkan. Kecepatan  dan kemudahan dalam melakukan transaksi merupakan kebutuhan yang dicari oleh pengguna layanan tersebut. Uang elektronik juga menjadi senjata bagi perbankan dalam menambah nasabah, hal ini terlihat jelas dimana produk yang dtawarkan tidak perlu terlebih dahulu membuka rekening pada bank bersangkutan.

Berdasarkan data Bank Indonesia per Juni 2017, sebanyak 11 Perusahaan Perbankan telah mendapatkan izin menjadi penerbit uang elektronik. Izin operasional yang dimulai pertama kali dari tahun 2009 dan yang terbaru dengan tanggal efektif operasional Juni 2017.

 

Penyedia Pembayaran Elektronik oleh Institusi non Perbankan

Pesatnya perkembangan solusi sistem informasi yang tersebar di masyarakat, membuat layanan pembayaran dijawab oleh institusi non perbankan. Perkembangan layanan dalam aplikasi baik dalam web-based atau smartphone membuat mekanisme pembayaran non tunai menjadi pilihan. Minimalisasi transaksi tunai menjadi kebutuhan tersendiri bagi para pengguna dan penyedia jasa.

Selain menjadi pendukung dalam solusi aplikasi, mekanisme pembayaran non tunai menjadi satu daya tarik tersendiri dalam penggunaan aplikasi. Sebagai contoh Go-Jek dengan Go-Pay yang kemudian diikuti oleh Grab dengan Grabpay-nya. Dengan menggunakan fitur tersebut pengguna diimingi dengan adanya potongan/diskon harga layanan.

 

Keterbatasan yang Dihadapi

Sayangnya pembayaran elektronik ini masih belum bisa dinikmati secara menyeluruh di Indonesia. Dengan kendala infrastruktur hingga pemahaman masyarakat terhadap pembayaran elektronik. Jenis transaksi pembayaran yang dapat diakomodasi juga berdampak pada sejauh mana implementasinya bisa dilakukan. Belum banyaknya gerai/merchant modern menyebabkan banyak daerah di Indonesia belum bisa secara penuh menggunakan pembayaran elektronik seperti uang elektronik maupun aplikasi pembayaran digital.

Walaupun ada penyedia yang masih bersifat lokal, seperti Bank DKI dengan produk JakCard. Untuk produk yang sudah bersifat nasional, masih belum tersebar secara merata diseluruh provinsi Indonesia. Itupun dalam satu provinsi, hanya kota-kota besar saja yang sudah mengakomodasi.

Pengguna juga harus memiliki lebih dari satu instrumen berbeda provider, agar bisa digunakan pada merchant yang berbeda. Seringkali masing-masing provider bekerjasama secara eksklusif debgan satu merchant. Seperti tempat balanja/mini market, jika pengguna sedang ditempat A maka menggunakan uang elektronik provider B. Apabila ingin belanja di tempat Y maka harus punya kartu dari provider Z. Hal ini juga yang menyebabkan kurangnya fleksibilitas dari uang elektronik.

Pengguna yang menggunakan lebih dari satu instrumen akan menghadapi kendala lain, yaitu biaya isi ulang (top up). Adanya fee ketika melakukan isi ulang akan menambah biaya yang dikeluarkan pengguna ketika menggunakan uang elektronik. Apalagi jika pengguna menggunkan lebih dari dua instrumen dengan provider yang brebeda. Namun hal ini, mulai diperhatikan oleh masing-masing provider dimana mereka mencoba untuk memperluas jaringan merchant yang bisa menggunakan uang elektronik yang disediakan oleh mereka.

Pembayaran Digital: Perkembangan Transaksi Pembayaran Elektronik di Indonesia

Catatan Akhir Tahun – 2016: Perkembangan Pelaporan Berkelanjutan di Indonesia

Pelaporan Berkelanjutan di Indonesia merupakan pelaporan yang masih bersifat sukarela. Berbeda dengan pelaporan seperti laporan tahunan maupun laporan keuangan yang memang menjadi kewajiban bagi perusahaan terutama pada perusahaan yang berstatus publik (listing pada bursa). Sebagaimana yang telah dibahas pada tulisan sebelumnya, perkembangan pelaporan berkelanjutan menunjukkan tren yang positif. Dimana jumlah emiten masih lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan non publik, dengan perbandingan 39% terhadap 61%.

picture_02

Gambar 1. Persentase perbandingan perusahaan Publik dan No Publik

Acara tahunan penghargaan untuk pelaporan berkelanjutan di Indonesia, ISRA 2016, telah berakhir dengan pengumunan para pemenang untuk kategori penghargaan. Rincian informasi terkait bisa dilihat pada link terkait1. Laporan ini sudah menjadi perhatian perusahaan di Indonesia sebagai suatu laporan yang mampu memberikan pengungkapan untuk elemen dan informasi yang belum tercakup baik pada Annual Report maupun Financial Statement. Dibandingkan antara jumlah perusahaan yang mengeluarkan SR, Emiten pada BEI masih sedikit yang melakukan publikasi SR.  Dari hasil pantauan penulis, baru sebanyak 52 Emiten yang melakukan publikasi SR.

Picture_03.JPG

Gambar 2. Tren jumlah laporan untuk periode pelaporan tahun 2005 – 2015

Tren positif dimana tahun demi tahun terlihat kenaikan jumlah laporan. Namun berdasarkan hasil pantauan penulis, terjadi penurunan jumlah laporan untuk periode pelaporan 2015. Ada kemungkinan  organisasi-organisasi tersebut belum melakukan publikasi pada situs mereka sehingga laporan mereka belum dapat diakses oleh publik.

Pada tahun 2016, beberapa perusahaan melakukan publikasi sustainability reporting yang pertama untuk periode pelaporan tahun 2015. Berikut adalah daftar perusahaan  yang mempublikasikan laporan berkelanjutan yang pertaama pada tahun 2016:

  1. Bank Bukopin
  2. Bank Central Asia
  3. Bank Kalsel
  4. Pertamina Lubricants

Selain perusahaan, organisasi nonprofit juga melakukan publikasi laporan ini. Dari hasil pengumpulan data terdapat organisasi nonprofit seperti yayasan, koperasi dan lembaga pemerintahan. Berikut adalah daftar organisasi tersebut:

  1. Koperasi Ancol Sayang Lingkungan (KASL)
  2. Yayasan Danamon Peduli
  3. SKK Migas
  4. LPMAK
  5. BPJS Ketenagkerjaan

 

Perkembangan standar pelaporan di Indonesia

GRI Sustainability Reporting Guidelines menjadi acuan utama dalam melakukan pembuatan laporan berkelanjutan. Standar GRI pun dari masa ke masa mengalami perkembangan. Dimulai dari generasi pertama standar pelaporan pada tahun 2000 hingga sekarang standar tersebut sudah berkembang versi demi versi.

picture_01

Gambar 3. Lini masa standar GRI G1 – GRI Standards

Jika pada tulisan sebelumnya berfokus pada trend dan jumlah perusahaan yang melakukan publikasi SR. Maka pada tulisan ini dibahas mengenai standar pelaporan yang digunakan oleh perusahaan tersebut dalam menyiapkan dan membuat laporan tersebut. Dimulai dari GRI Guidelines (GRI-G1) hingga yang terbaru pengganti GRI-G4, yaitu GRI Standards2. Di Indonesia, penggunaan standar dari GRI digunakan oleh hampir semua organisasi yang melakukan publikasi SR.

table_01

Gambar 4: Tabel perbandingan pemakaian standar pelaporan

Sampai dengan tahun 2016, GRI G4 sudah menjadi standar utama yang digunakan oleh banyak organisasi di Indonesia. Berdasarkan data dari GRI, sebanyak 66 organisasi menggunakan G4 sebagai acuan mereka.  Dengan organisasi sebanyak jumlah tersebut terdapat 96 laporan yang dihasilkan. Kurun waktu periode pelaporan tersebut adalah dari tahun 2013 hingga 2015.

Selain mengacu pada GRI, beberapa perusahaan di Indonesia sudah mulai mengadopsi pelaporan terintegrasi. Pelaporan terintegrasi (Integrated Reporting) ini secara sederhana menggabungkan laporan tahun dengan laporan berkelanjutan. Sehingga beberapa perusahaan tersebut hanya mempublikasikan satu laporan saja, tidak terpisah antara laporan tahunan dan laporan berkelanjutan. Integrated Report mengacu pada Integrated Reporting Framework (IRF).

 

Catatan & Sumber:

1 http://sra.ncsr-id.org/winner-sra-2016/

2 https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/GRI-Standards-take-off-at-launch.aspx

Catatan Akhir Tahun – 2016: Perkembangan Pelaporan Berkelanjutan di Indonesia

Daftar Perusahaan yang Membuat Laporan Keberlanjutan

Melanjutkan dari tulisan yang sebelumnya, dalam tulisan ini ditampilkan daftar perusahaan yang membuat Sustainability Report (SR). Sumber utama daftar ini diambil dari situs kementerian BUMN. Kemudian dilakukan pengecekan perusahaan mana saja yang melakukan publikasi SR di situs perusahaan. Gambar berikut merupakan daftar perusahaan yang membuat dan mempublikasikan laporan keberlanjutannya.

listGambar 1. Daftar Perusahaan yang membuat Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)

Seperti yang disampaikan pada tulisan sebelumnya, dapat dilihat tren dari tahun ke tahun bagaimana publikasi laporan ini pada lingkungan BUMN. Dimulai dari tahun 2006, dimana PT Aneka Tambang Tbk dan PT Telkom Tbk menjadi dua perusahaan pertama dilingkungan BUMN yang melakukan publikasi laporan ini. Kemudian ditahun 2007 tiga perusahaan juga mengeluarkan laporan keberlanjutan periode tersebut, yaitu PT Jasa Marga Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk. Sehingga pada tahun 2007 jumlah perusahaan yang mengeluarkan SR sebanyak lima perusahaan.

list-detail-yearGambar 2. Daftar rincian per tahun publikasi SR tahun 2006 – 2015

Pelan namun pasti, tren dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah total BUMN yang melakukan publikasi sebanyak 25 perusahaan. Gambar 2 menunjukan informasi rinci masing-masing perusahaan dari tahun 2006 hingga 2015.

Daftar Perusahaan yang Membuat Laporan Keberlanjutan

Perkembangan Sustainability Reporting di Indonesia: Laporan Berkelanjutan Pada Perusahaan BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Definisi tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Didirikan sebuah BUMN agar mampu untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan pemangku kepentingan khususnya rakyat Indonesia. Tanggung jawab sosial, ekonomi serta lingkungan menjadi perhatian khusus pemerintah untuk perusahaan BUMN ini. Hal ini telah diformalkan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah/Menteri, maupun Undang-undang.

Terkait dengan adanya konsep keberlanjutan (sustainability) sebuah entitas, perusahaan tidak hanya mementingkan pendapatan dan laba. Fokus yang ada sekarang adalah keberlangsungan hidup perusahaan kedepan serta dampak perusahaan dalam aspek-aspek terkait sustainability. Adapun aspek-aspek tersebut adalah Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Pelaporan mengenai rincian atas aspek-aspek tersebut diakomodasi dalam suatu bentuk yang diberi nama Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report) dan memiliki standar pembuatan laporan mengacu pada GRI sustainability reporting guidelines versi 4 (GRI-G4).

Pelaporan oleh BUMN mengenai sustainability bersinggungan dengan pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Berdasarkan definisinya PKBL dibagi atas dua program1.

  • Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaat dana dari bagian laba BUMN.
  • Program Bina Lingkungan, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Atas pelaksanaan PKBL tersebut diwajibkan adanya pelaporan rutin baik dalam kurun waktu tertentu (kuartal) maupun tahunan. Laporan ini disampaikan secara terpisah dari laporan Berkala dan Laporan Tahunan2. Pelaporan ini juga digunakan untuk melakukan penilaian atas suatu BUMN.

Pelaksanaan PKBL ini merupakan bentuk implementasi dari kategori Sosial pada sub-kategori Masyarakat (G4-SO1)3. Aspek pelaporan dimana peranan BUMN dan dampak kepada komunitas lokal baik secara positif maupun negatif. Sehingga secara tidak langsung pelaporan PKBL sudah bisa mengakomodasi kategori SR dari G4 guidelines.

 

Trend Publikasi Sustainability Report (SR) BUMN

Dalam tulisan ini disajikan informasi dari pengumpulan data BUMN yang melakukan publikasi SR. Dalam proses pengumpulan informasi ini, acuan daftar BUMN didapat dari situs kementerian BUMN. Kemudian penyajian dari pengumpulan data tersebut dilakukan berdasarkan kelompok yang didefinsikan dalam daftar tersebut4. Pada gambar berikut (Gambar 1.) ditampilkan informasi secara sektoral untuk memperlihatkan perbandingan antara jumlah masing-masing sektor dan besaran BUMN yang melakukan publikasi dalam sektor terkait.

01

Gambar 1. Daftar BUMN (Sektoral) yang mempublikasikan SR.

Dalam tulisan ini, terdapat total 119 BUMN yang terdaftar. Ada kemungkinan dari daftar tersebut masih ada BUMN yang belum masuk. Berdasarkan data yang didapatkan baru sekitar 28 BUMN yang melakukan publikasi SR. Secara persentase jumlah yang melakukan pembuatan SR masih dibawah 30%.

Terdapat tren positif bila melihat kenaikan dari tahun ke tahun untuk jumlah laporan yang dipublikasikan. Kenaikan yang signifikan terlihat pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Adapun periode dalam laporan ini dilihat antara tahun 2006 hingga 2014.

02

Gambar 2. Tren perkembangan SR periode 2006 – 2014

 

Trend Pelaporan pada BUMN Go Public

Pelaporan pada perusahaan Go Public biasanya cukup menjadi perhatian bagi banyak pihak yang berkepentingan (stakeholders), tidak hanya pelaporan yang wajib seperti Laporan Keuangan, namun pelaporan sukarela juga mulai mendapat perhatian. Berdasarkan hasil survey penulis, BUMN yang berstatus Perusahaan Terbuka cukup banyak yang mempublikasikan Sustainability Report. Dari total 20 BUMN sebanyak 14 perusahaan yang membuat pelaporan tersebut. Dengan persentase sebesar 70% tren pelaporan berkelanjutan pada BUMN berstatus terbuka menunjukan animo yang tinggi. Berbeda dengan BUMN yang belum Go Public, persentase tersebut masih ketinggalan jauh. Sebanyak 15% atau 15 BUMN dari total 99 BUMN yang baru membuat pelaporan terkait.

03

Gambar 3. Perbandingan BUMN Publik dan Non-Publik

Jika melihat pada kasus BUMN yang masih berstatus tertutup, Pelaporan Berkelanjutan masih dalam bentuk pelaporan parsial atau hanya pengungkapan kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dimana pelaporan ini merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan menteri. Sepertinya pengungkapan informasi yang bersifat sukarela dalam bentuk laporan berkelanjutan ini masih belum menjadi focus utama mereka.

 

Penutup

Pelaporan PKBL berfokus pada masyarakat itupun masih dalam ruang lingkup dampak yang terbatas. Sedangkan untuk SR mencakup lebih besar dan lebih banyak untuk masing-masing elemen pelaporan. Pelaporan PKBL walaupun bersifat wajib dikarenakan adanya peraturan dari Pemerintah yang dibuat oleh Menteri, namun hanya bersifat standar nasional. GRI G4 merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang saat ini diikuti oleh banyak negara dan berlaku untuk semua jenis organisasi.

Kurun waktu pelaporan SR disesuaikan dan dikembalikan dengan kesiapan dan kebutuhan dari entitas terkait. Sehingga ada keleluasaan dalam penyiapan laporan SR.

Kemungkinan penggabungan laporan PKBL dan laporan SR:

  1. Laporan SR akan meng-cover banyak aspek sehingga BUMN perlu mempersiapkan data dan informasi yang lebih banyak dibandingkan laporan PKBL yang ada
  2. Untuk memudahkan pelaporan SR, periode pelaporan gabungan hanya untuk tahunan. Sedangkan pelaporan kuartalan hanya PKBL.

 

Catatan & Sumber:

1 Definisi diambil dari peraturan menteri negara BUMN PER-05/MBU/2007.

2 Mekanisme Pelaporan diatur dalam BAB VII, dimana kewajiban pelaporan disebutkan pada pasal 21 ayat (1), periode pelaporan pada ayat (2) dan pemisahan laporan pada ayat (3).

3 G4 Sustainability Reporting Guidelines

4 Pengelompokan sektor BUMN diambil dari situs kementerian BUMN dimana terdapat total 13 Sektor untuk 119 BUMN yang terdaftar, http://bumn.go.id/halaman/situs

Perkembangan Sustainability Reporting di Indonesia: Laporan Berkelanjutan Pada Perusahaan BUMN

Strategi Implementasi ERP – Roll Out

Implementasi pada sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan kondisi serta objektif yang ingin dicapai. Setelah dilakukan implementasi biasanya proses roll out dilakukan baik pada bisnis unit maupun anak perusahaan.

Namun, terdapat kondisi dimana roll out tidak dapat berjalan dengan lancar. Kondisi seperti perbedaan bisnis proses dikarenakan entitas memang berada didalam industri yang berbeda. Hal ini umum terjadi pada perusahaan konglomerasi. Dimana anak perusahaan yang dimiliki berada pada industri dan bidang usaha yang berbeda-beda.

Alternatif yang mungkin bisa menjadi solusi:

  • Menggunakan ERP berbeda dari Induk/Pusat

Penggunaan ERP yang berbeda dapat dilakukan agar bisa mengakomodasi kebutuhan bisnis proses. Mekanisme untuk konsolidasi data dan informasi akan diakomodasi dengan melakukan penghubungan/pengiriman informasi/data sesuai dengan persyaratan dan fungsi yang dibangun nantinya. 

  • Menggunakan ERP yang sama dengan induk/pusat

Biasanya hal ini merupakan hal yang cukup normal dan sering dipakai. Namun yang akan menjadi kendala adalah adanya batasan yang muncul dikarenakan adanya perbedaan dalam bisnis proses dan kebijakan.
Namun jika sudah diketahui kebutuhan detail, seharusnya bisa dilakukan identifikasi batasan serta solusi yang akan diimplementasikan. Kebutuhan ini akan mempengaruhi bagaimana konfigurasi sistem dalam implementasinya.

Selain konfigurasi, adanya add on atau customization menjadi langkah selanjutnya agar penggunaan sistem dapat dilakukan pada entitas tersebut. Namun hal ini juga memunculkan risiko implementasi seperti proses implementasi yang lebih kompleks dan memakan waktu yang lebih banyak dibanding implementasi fungsi standar.

Strategi Implementasi ERP – Roll Out