Pembayaran Digital: Perkembangan Transaksi Pembayaran Elektronik di Indonesia

Pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak kepada manusia. Berbagai kemudahan menjadi sebuah hasil dari inovasi yang terus menerus. Salah satu yang begitu berkembang adalah internet dan E-Commerce. Abad digital menjadi sebuah dunia baru bagi generasi sekarang.

Berkembangnya E-Commerce, memberikan banyak kemudahan dalam melakukan transaksi. Hal ini juga berdampak pada transaksi pembayaran. Transaksi pembayaran yang mudah mengarah kepada penggunaan Kartu Kredit. Namun penetrasi kartu kredit di Indonesia sendiri tidak semasif di negara-negara lain. Produk tabungan sendiri pun, seperti kartu Debit/ATM walaupun sudah menjadi alat bantu pembayaran namun masih belum merata di seluruh pulau Indonesia. Namun kemudian mulai bergeser menjadi mekanisme pembayaran elektronik.

Perputaran uang secara elektornik saat ini sudah meningkat. Pembayaran non tunai, menjadi sebuah tren dan solusi perbankan. Produk terkait dikeluarkan/diterbitkan baik oleh institusi perbankan maupun non perbankan. Bentuk awal uang eletronik adalah kartu non tabungan bukan kartu ATM atau Kartu Kredit. Dimana pemegang kartu dapat menggunakan kartu tersebut tanpa membuka rekening pada Bank yang mengeluarkan kartu terkait. Kemudahan inilah yang menjadi salah satu keuntungan dalam penggunaan uang elektronik.

Perkembangan sistem dan teknologi informasi membawa kita keberbagai macan solusi yang saat ini menjadi awam bagi khalayak ramai. Aplikasi yang menawarkan suatu solusi/kemudahan menyedot perhatian pengguna. Dengan jumlah pengguna yang cukup besar, perputaran uang juga menjadi semakin banyak. Hal ini tidak hanya berdampak pada perbankan, namun juga non perbankan ikut serta dalam pangsa pasar uang non tunai ini.

 

Sekilas tentang Teknologi dibalik Uang Elektronik

Teknologi yang digunakan menjadi senjata untuk mengembangkan solusi terdepan. Secara sederhana terdapat dua jenis teknologi yang digunakan, yaitu Chip Based dan Server Based. Hal ini merujuk kedalam bagaimana suatu saldo uang elektronik disimpan dan dapat digunakan dalam mekanisme pembayaran. Pada uang elektronik berbasis kartu pendekatan teknologi yang digunakan adalah mekanisme nirsentuh. Teknologi NFC (Near Field Communication) beroperasi dengan mendekatkan kartu dengan alat pembaca/penerima. Rata-rata uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan menggunakan pendekatan Chip Based, seperti Flazz BCA atau Mandiri E-Money.

Untuk aplikasi, smartphone menjadi perhatian untuk dikembangkan. Baik untuk operating system Android maupun IOS. Namun untuk yang lain seperti Windows phone dan Blackberry OS sudah mulai ditinggalkan. Selain mobile application, web based application juga tidak terlalu menjadi primadona, namun tetap menjadi alternatif untuk mengakses aplikasi uang elektronik tersebut.

Pada Teknologi Server Based, pendekatan ini juga digunakan oleh aplikasi Go-Jek dan Grab dalam membantu pengguna aplikasi mereka agar lebih mudah dalam melakukan transaksi pembayaran.

20170420_BI_Sosialisasi-GNNT
Sumber gambar: Bank Indonesia

 

Regulasi Uang Elektronik

Sebagai sebuah mekanisme pembayaran, uang elektronik menjadi salah satu perhatian dari Bank Indonesia. Institusi/perusahaan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pendukung jasa sistem pembayaran perlu mendapat izin dari BI. Sampai 13 April 2017, sebanyak 23 penyelenggara telah mendapatkan izin. Penyelenggara ini berasal baik dari institusi perbankan dan lembaga bukan perbankan.

Untuk regulasi sendiri, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai Uang Elektronik pada tahun 2009, yaitu PBI nomor 11/12/PBI/2009. Yang kemudian dilakukan penyempurnaan pada tahun 2014 oleh PBI 16/8/PBI/2014 dan perubahan kedua pada tahun 2016 melalui PBI 18/17/PBI/2016. Secara aturan uang elektronik terbagi atas Uang Elektronik Registered dan Unregistered. Dimana jumlah maksimal saldo sebesar Rp. 10.000.000 untuk Registered dan Rp. 1.000.000 untuk yang unregistered.

 

Perkembangan Uang Elektronik pada Perbankan Indonesia

Laju pertumbuhan yang semakin meningkat merupakan jawaban institusi perbankan atas perkembangan teknologi informasi yang pesat. Dengan kebutuhan yang proses pembayaran secara on-line, solusi yang ideal sangatlah dibutuhkan. Kecepatan  dan kemudahan dalam melakukan transaksi merupakan kebutuhan yang dicari oleh pengguna layanan tersebut. Uang elektronik juga menjadi senjata bagi perbankan dalam menambah nasabah, hal ini terlihat jelas dimana produk yang dtawarkan tidak perlu terlebih dahulu membuka rekening pada bank bersangkutan.

Berdasarkan data Bank Indonesia per Juni 2017, sebanyak 11 Perusahaan Perbankan telah mendapatkan izin menjadi penerbit uang elektronik. Izin operasional yang dimulai pertama kali dari tahun 2009 dan yang terbaru dengan tanggal efektif operasional Juni 2017.

 

Penyedia Pembayaran Elektronik oleh Institusi non Perbankan

Pesatnya perkembangan solusi sistem informasi yang tersebar di masyarakat, membuat layanan pembayaran dijawab oleh institusi non perbankan. Perkembangan layanan dalam aplikasi baik dalam web-based atau smartphone membuat mekanisme pembayaran non tunai menjadi pilihan. Minimalisasi transaksi tunai menjadi kebutuhan tersendiri bagi para pengguna dan penyedia jasa.

Selain menjadi pendukung dalam solusi aplikasi, mekanisme pembayaran non tunai menjadi satu daya tarik tersendiri dalam penggunaan aplikasi. Sebagai contoh Go-Jek dengan Go-Pay yang kemudian diikuti oleh Grab dengan Grabpay-nya. Dengan menggunakan fitur tersebut pengguna diimingi dengan adanya potongan/diskon harga layanan.

 

Keterbatasan yang Dihadapi

Sayangnya pembayaran elektronik ini masih belum bisa dinikmati secara menyeluruh di Indonesia. Dengan kendala infrastruktur hingga pemahaman masyarakat terhadap pembayaran elektronik. Jenis transaksi pembayaran yang dapat diakomodasi juga berdampak pada sejauh mana implementasinya bisa dilakukan. Belum banyaknya gerai/merchant modern menyebabkan banyak daerah di Indonesia belum bisa secara penuh menggunakan pembayaran elektronik seperti uang elektronik maupun aplikasi pembayaran digital.

Walaupun ada penyedia yang masih bersifat lokal, seperti Bank DKI dengan produk JakCard. Untuk produk yang sudah bersifat nasional, masih belum tersebar secara merata diseluruh provinsi Indonesia. Itupun dalam satu provinsi, hanya kota-kota besar saja yang sudah mengakomodasi.

Pengguna juga harus memiliki lebih dari satu instrumen berbeda provider, agar bisa digunakan pada merchant yang berbeda. Seringkali masing-masing provider bekerjasama secara eksklusif debgan satu merchant. Seperti tempat balanja/mini market, jika pengguna sedang ditempat A maka menggunakan uang elektronik provider B. Apabila ingin belanja di tempat Y maka harus punya kartu dari provider Z. Hal ini juga yang menyebabkan kurangnya fleksibilitas dari uang elektronik.

Pengguna yang menggunakan lebih dari satu instrumen akan menghadapi kendala lain, yaitu biaya isi ulang (top up). Adanya fee ketika melakukan isi ulang akan menambah biaya yang dikeluarkan pengguna ketika menggunakan uang elektronik. Apalagi jika pengguna menggunkan lebih dari dua instrumen dengan provider yang brebeda. Namun hal ini, mulai diperhatikan oleh masing-masing provider dimana mereka mencoba untuk memperluas jaringan merchant yang bisa menggunakan uang elektronik yang disediakan oleh mereka.

Pembayaran Digital: Perkembangan Transaksi Pembayaran Elektronik di Indonesia