Perkembangan Sustainability Reporting di Indonesia: Laporan Berkelanjutan Pada Perusahaan BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Definisi tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. Didirikan sebuah BUMN agar mampu untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan pemangku kepentingan khususnya rakyat Indonesia. Tanggung jawab sosial, ekonomi serta lingkungan menjadi perhatian khusus pemerintah untuk perusahaan BUMN ini. Hal ini telah diformalkan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah/Menteri, maupun Undang-undang.

Terkait dengan adanya konsep keberlanjutan (sustainability) sebuah entitas, perusahaan tidak hanya mementingkan pendapatan dan laba. Fokus yang ada sekarang adalah keberlangsungan hidup perusahaan kedepan serta dampak perusahaan dalam aspek-aspek terkait sustainability. Adapun aspek-aspek tersebut adalah Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Pelaporan mengenai rincian atas aspek-aspek tersebut diakomodasi dalam suatu bentuk yang diberi nama Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report) dan memiliki standar pembuatan laporan mengacu pada GRI sustainability reporting guidelines versi 4 (GRI-G4).

Pelaporan oleh BUMN mengenai sustainability bersinggungan dengan pelaporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Berdasarkan definisinya PKBL dibagi atas dua program1.

  • Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaat dana dari bagian laba BUMN.
  • Program Bina Lingkungan, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Atas pelaksanaan PKBL tersebut diwajibkan adanya pelaporan rutin baik dalam kurun waktu tertentu (kuartal) maupun tahunan. Laporan ini disampaikan secara terpisah dari laporan Berkala dan Laporan Tahunan2. Pelaporan ini juga digunakan untuk melakukan penilaian atas suatu BUMN.

Pelaksanaan PKBL ini merupakan bentuk implementasi dari kategori Sosial pada sub-kategori Masyarakat (G4-SO1)3. Aspek pelaporan dimana peranan BUMN dan dampak kepada komunitas lokal baik secara positif maupun negatif. Sehingga secara tidak langsung pelaporan PKBL sudah bisa mengakomodasi kategori SR dari G4 guidelines.

 

Trend Publikasi Sustainability Report (SR) BUMN

Dalam tulisan ini disajikan informasi dari pengumpulan data BUMN yang melakukan publikasi SR. Dalam proses pengumpulan informasi ini, acuan daftar BUMN didapat dari situs kementerian BUMN. Kemudian penyajian dari pengumpulan data tersebut dilakukan berdasarkan kelompok yang didefinsikan dalam daftar tersebut4. Pada gambar berikut (Gambar 1.) ditampilkan informasi secara sektoral untuk memperlihatkan perbandingan antara jumlah masing-masing sektor dan besaran BUMN yang melakukan publikasi dalam sektor terkait.

01

Gambar 1. Daftar BUMN (Sektoral) yang mempublikasikan SR.

Dalam tulisan ini, terdapat total 119 BUMN yang terdaftar. Ada kemungkinan dari daftar tersebut masih ada BUMN yang belum masuk. Berdasarkan data yang didapatkan baru sekitar 28 BUMN yang melakukan publikasi SR. Secara persentase jumlah yang melakukan pembuatan SR masih dibawah 30%.

Terdapat tren positif bila melihat kenaikan dari tahun ke tahun untuk jumlah laporan yang dipublikasikan. Kenaikan yang signifikan terlihat pada tahun 2013 jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Adapun periode dalam laporan ini dilihat antara tahun 2006 hingga 2014.

02

Gambar 2. Tren perkembangan SR periode 2006 – 2014

 

Trend Pelaporan pada BUMN Go Public

Pelaporan pada perusahaan Go Public biasanya cukup menjadi perhatian bagi banyak pihak yang berkepentingan (stakeholders), tidak hanya pelaporan yang wajib seperti Laporan Keuangan, namun pelaporan sukarela juga mulai mendapat perhatian. Berdasarkan hasil survey penulis, BUMN yang berstatus Perusahaan Terbuka cukup banyak yang mempublikasikan Sustainability Report. Dari total 20 BUMN sebanyak 14 perusahaan yang membuat pelaporan tersebut. Dengan persentase sebesar 70% tren pelaporan berkelanjutan pada BUMN berstatus terbuka menunjukan animo yang tinggi. Berbeda dengan BUMN yang belum Go Public, persentase tersebut masih ketinggalan jauh. Sebanyak 15% atau 15 BUMN dari total 99 BUMN yang baru membuat pelaporan terkait.

03

Gambar 3. Perbandingan BUMN Publik dan Non-Publik

Jika melihat pada kasus BUMN yang masih berstatus tertutup, Pelaporan Berkelanjutan masih dalam bentuk pelaporan parsial atau hanya pengungkapan kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dimana pelaporan ini merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan menteri. Sepertinya pengungkapan informasi yang bersifat sukarela dalam bentuk laporan berkelanjutan ini masih belum menjadi focus utama mereka.

 

Penutup

Pelaporan PKBL berfokus pada masyarakat itupun masih dalam ruang lingkup dampak yang terbatas. Sedangkan untuk SR mencakup lebih besar dan lebih banyak untuk masing-masing elemen pelaporan. Pelaporan PKBL walaupun bersifat wajib dikarenakan adanya peraturan dari Pemerintah yang dibuat oleh Menteri, namun hanya bersifat standar nasional. GRI G4 merupakan standar pelaporan keberlanjutan yang saat ini diikuti oleh banyak negara dan berlaku untuk semua jenis organisasi.

Kurun waktu pelaporan SR disesuaikan dan dikembalikan dengan kesiapan dan kebutuhan dari entitas terkait. Sehingga ada keleluasaan dalam penyiapan laporan SR.

Kemungkinan penggabungan laporan PKBL dan laporan SR:

  1. Laporan SR akan meng-cover banyak aspek sehingga BUMN perlu mempersiapkan data dan informasi yang lebih banyak dibandingkan laporan PKBL yang ada
  2. Untuk memudahkan pelaporan SR, periode pelaporan gabungan hanya untuk tahunan. Sedangkan pelaporan kuartalan hanya PKBL.

 

Catatan & Sumber:

1 Definisi diambil dari peraturan menteri negara BUMN PER-05/MBU/2007.

2 Mekanisme Pelaporan diatur dalam BAB VII, dimana kewajiban pelaporan disebutkan pada pasal 21 ayat (1), periode pelaporan pada ayat (2) dan pemisahan laporan pada ayat (3).

3 G4 Sustainability Reporting Guidelines

4 Pengelompokan sektor BUMN diambil dari situs kementerian BUMN dimana terdapat total 13 Sektor untuk 119 BUMN yang terdaftar, http://bumn.go.id/halaman/situs

Perkembangan Sustainability Reporting di Indonesia: Laporan Berkelanjutan Pada Perusahaan BUMN

Perkembangan Sustainability Reporting di Indonesia: Bank dan Laporan Keberlanjutan

Institusi perbankan merupakan entitas bisnis yang menyediakan berbagai kebutuhan keuangan dalam bentuk jasa perbankan. Sebagai sebuah entitas bisnis, dampak terhadap berbagai aspek atas keberlanjutan organisasi menjadi sebuah perhatian yang penting. Dampak sosial dan ekonomi sangat erat, namun bukan berarti dampak akan lingkungan bukan menjadi perhatian utama, jika melihat operasional jasa perbankan tidak langsung merusak lingkungan.

Perbankan merupakan industri yang didasarkan dengan prinsip kehati-hatian serta highly-regulated. Lembaga penunjang serta peraturan yang dikeluarkan digunakan untuk mengawasi serta menjaga industri perbankan dapat dimaksimalkan untuk kemaslahatan bersama. Berbagai pelaporan yang wajib dibuat sebagai salah satu alat kendali dalam industri ini.

Dengan berkembangnya mekanisme pelaporan, tidak hanya laporan untuk aspek kuantitatif namun aspek kualitatif menjadi sorotan. Salah satu mekanisme pelaporan non kuantitatif yang semakin berkembang adalah Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting). Namun Sustainability Report ini masih bersifat sukarela (voluntary), sehingga belum semua entitas bisnis melakukan pelaporan ini.

Perkembangan Sustainability Report Pada Perbankan: Sebuah Survey

Penulis mencoba menyajikan kondisi pelaporan Keberlanjutan pada entitas bank dengan melakukan survey sederhana. Survey ini dilakukan dengan tahapan berikut:

  1. Entitas bank membuat dan mempublikasikan laporan keberlanjutan di website entitas bank terkait
  2. Laporan Keberlanjutan diunduh dari laman entitas bank terkait
  3. Jumlah populasi survey diambil dari daftar bank yang ada di Indonesia berdasarkan daftar yang ada di situs Bank Indonesia

01.Tabel 1

Tabel 1. Populasi entitas bank sesuai dengan pengelompokan

Berdasarkan hasil survey tersebut penulis mencoba menyajikan kondisi perkembangan pelaporan keberlanjutan di industri perbankan. Periode survey dilakukan sampai dengan bulan Februari 2015 untuk periode pelaporan sampai dengan Periode Pelaporan tahun 2014. Jumlah entitas bank yang membuat dan mempubilkasikan Sustainability Report bisa dikatakan cukup kecil sebanyak 14 entitas dari total 110 populasi yang di-survey. Baru sebanyak 13% bank yang melakukan pembuatan Sustainability Report.

02. Diagram 1

Diagram 1. Perbandingan antara Entitas yang melakukan publikasi SR

Dilihat dari hasil yang dikumpulkan pada masing-masing kelompok , masih ada ketimpangan antara yang membuat dan yang tidak membuat. Terlihat pada Tabel 2, terdapat dua kelompok yang sama sekali belum melakukan penyajian SR, yaitu Kelompok Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa dan Kelompok Bank Campuran. Sedangkan untuk kelompok Bank Persero, Pelaporan Keberlanjutan sudah dilakukan oleh semua entitas dalam kelompok tersebut. Pada Kelompok Bank Umum Swasta Nasional Devisa baru sebanyak enam entitas dari jumlah total 35 entitas bank dalam kelompok tersebut yang membuat dan mempublikasikan. Dan pada Kelompok terakhir, yaitu Bank Pembangunan Daerah sebanyak empat entitas sudah membuat dan menyajikan Laporan Keberlanjutan.

03. Tabel 2

Tabel 2. Rincian untuk masing-masing kelompok yang melakukan publikasi SR

Pertumbuhan pelaporan keberlanjutan pada industri perbankan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, pelaporan keberlanjutan dapat dikatakan memiliki peluang besar untuk lebih berkembang sebagai pelaporan sukarela yang rutin dibuat oleh sebuah entitas.

04. Grafik 1

Grafik 1. Tren jumlah publikasi SR dari tahun 2009 – 2014

Penutup

Pelaporan Keberlanjutan yang masih bersifat sukarela, membuat entitas dalam industri perbankan tidak memiliki prioritas untuk menyajikannya. Industri perbankan tidak memiliki dampak secara langsung terhadap Lingkungan, seperti industry lain yang memiliki exposure yang besar dalam operasionalnya terhadap lingkungan. Sedangkan aspek sosial dan ekonomi memiliki dampak langsung dan paparan tinggi dalam operasionalnya.

Perkembangan Sustainability Reporting di Indonesia: Bank dan Laporan Keberlanjutan

Perkembangan Sustainability Reporting di Indonesia

Indonesian Sustainability Reporting Award (ISRA) tahun 2015 telah selesai. Acara ini diselenggarakan untuk memberikan penghargaan atas keterbukaan dan akuntabilitas kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerbitkan laporan keberlanjutan (sustainability reporting). Adapun peserta penghargaan tahun 2015 ini sebanyak 37 Perusahaan1. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jumlah peserta tahun 2015 menunjukan peningkatan positif. Hal ini bisa dijadikan acuan bahwa tren pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) di Indonesia menunjukkan peningkatan yang lumayan baik. Organisasi yang membuat dan mempublikasikan Laporan Berkelanjutan (Sustainability Report) semakin banyak tidak hanya pada perusahaan yang listing di bursa, namun juga BUMN, perusahaan non-listing baik kecil dan menengah hingga organisasi nirlaba turut serta membuat dan melaporkannya .

Grafik1

Grafik 1. Tren Peserta ISRA tahun 2008 – 2015 (sumber: NCSR2)

Namun apabila hanya melihat dari jumlah perusahaan yang menjadi peserta ISRA, sepertinya belum sepenuhnya dapat memperlihatkan perkembangan perusahaan yang telah membuat dan mempublikasikan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report). Berdasarkan data yang didapat dari Global Reporting Initiatives (GRI), per Februari 2016 terdapat sebanyak 85 perusahaan yang telah membuat dan mempublikasikan laporan mereka. Untuk tahun 2015 total laporan yang telah dipublikasikan sebanyak 63 laporan, dimana kenaikan dari tahun sebelumnya (2014 ke 2015) lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun 2013 ke 2014.

Grafik2

Grafik 2. Pertumbuhan jumlah organisasi yang membuat dan melaporkan Sustainability Report (Sumber: GRI)

Pelaporan keberlanjutan ini menunjukan tren positif, dimana tiap tahun jumlah perusahaan yang membuatnya semakin bertambah. Dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, Indonesia sangat baik setelah Thailand. Dibandingkan dengan negara asia tenggara lainnya Thailand dan Indonesia menjadi negara yang membuat pelaporan berkelanjutan terbanyak. Berikut adalah tabel perbandingan jumlah perusahaan di Asia Tenggara yang melakukan pembuatan SR dan disclosure ke Global Reporting Initiative. Data yang ditampilkan merupakan data per Februari 2016.

 

Tabel 1.png

Tabel 1. Perbandingan organisasi untuk Asia Tenggara (Sumber: GRI)

 

Sekilas Tentang Pelaporan Berkelanjutan pada Perusahaan Go Public

Perusahaan yang listing di bursa mempunyai kewajiban dalam membuat pelaporan dan pengungkapan yang terbuka pada publik (investor atau calon investor). Kewajiban pelaporan seperti laporan tahunan (annual report) dan laporan keuangan (financial statement) yang dipublikasikan baik melalui Bursa Efek Indonesia maupun pada website perusahaan masing-masing. Dalam laporan tahunan ini pun seringkali mencakup pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan (corporate social responsibility – CSR).

Pada tahun 2011, dari 438 perusahaan yang saat ini tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), baru ada sekitar 25 perusahaan yang membuat sustainability report (laporan keberlanjutan). Hal tersebut diungkapkan oleh Ali Darwin, Chairman National Center for Sustainability Report (NSCR)3. Berdasarkan pantauan penulis, sampai dengan tahun 2015, total perusahaan publik Indonesia yang melakukan pelaporan berkelanjutan adalah sebanyak 41 emiten4. Perkembangan yang cukup lumayan jika dibandingkan sejak tahun 2011.

Keengganan perusahaan publik dalam membuat laporan ini bisa disebabkan beberapa hal, seperti tambahan biaya dan usaha dalam pembuatan laporan. Selain itu dengan belum adanya kewajiban dari regulator pasar modal terkait pelaporan ini juga membuat para emiten merasa belum butuh untuk menyiapkan laporan terkait.

 

Penutup

Dengan sudah lebih dari satu dasawarsa pelaporan berkelanjutan ini di Indonesia, animo para organisasi untuk bisa menyajikan laporan tersebut dapat dikatakan cukup baik. Walaupun pelaporan ini masih bersifat sukarela dan pilihan, tidak seperti laporan keuangan maupun laporan tahunan, organisasi di Indonesia mulai melihat keuntungan yang didapat dengan membuat laporan berkelanjutan ini. Semoga saja pelaporan keberlanjutan berkembang lebih baik serta peranan organisasi terhadap lingkungan, masayarakat dan ekonomi tidak hanya sekedar laporan diatas kertas, namun juga dapat diaktualisasikan secara maksimal.

 

Catatan & Sumber:

1 NCSR Press Release, http://sra.ncsr-id.org/sustainability-reporting-award-sra-2015-press-release/.

2 Data diolah kembali dari daftar peserta ISRA per tahun (2008 – 2015). Adapun daftar peserta tersebut didapatkan dari: http://sra.ncsr-id.org/sra-participant/.

3 Kontan, 21 Desember 2011, “Dari 438 emiten, hanya 25 perusahaan yang membuat laporan berkelanjutan”.

4 Penulis mencoba mengumpulkan data perusahaan baik yang sudah listing maupun yang belum. Dari hasil pengumpulan tersebut didapatkan sebanyak 104 entitas yang membuat laporan berkelanjutan. Untuk perusahaan terbuka sebanyak 41 emiten dan sisanya sebanyak 63 entitas merupakan organisasi non publik (tertutup).

Perkembangan Sustainability Reporting di Indonesia